Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Konawe, merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang mengatur perlunya lembaga khusus yang menangani perencanaan pembangunan di tingkat daerah.
Dasar awal pembentukan lembaga perencanaan daerah ini berasal dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 yang mengamanatkan pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai badan yang berfungsi mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan di daerah. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta pedoman pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 mengenai organisasi dan tata kerja Bappeda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Bappeda Kabupaten Konawe dibentuk sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan. Lembaga ini berperan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah serta mengoordinasikan perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Dalam perkembangannya, keberadaan Bappeda semakin diperkuat dengan berbagai regulasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sistem perencanaan pembangunan nasional, khususnya setelah diterbitkannya Undang‑Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara terpadu, terukur, dan partisipatif melalui penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, serta rencana tahunan pembangunan daerah.
Secara kelembagaan di Kabupaten Konawe, kedudukan Bappeda sebagai perangkat daerah kemudian diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menegaskan bahwa Bappeda memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah.
Seiring dengan dinamika pembangunan daerah dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks, Bappeda Kabupaten Konawe terus berperan sebagai institusi strategis dalam mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti:
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Melalui peran tersebut, Bappeda Kabupaten Konawe menjadi motor penggerak dalam memastikan bahwa proses pembangunan daerah berjalan secara terarah, terintegrasi, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat daerah.